Keterangan Pers Kunjungan Kerja Menkeu ke Provinsi Maluku dan Maluku Utara

  • Share

Pusatsiaranpers.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) melakukan kunjungan kerja (kunker) selama dua hari ke wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara dari tanggal 7-8 Maret 2018.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyebaran informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan outlook perekonomian 2018 kepada masyarakat.

Kegiatan hari pertama yaitu pada 7 Maret 2018 di Kota Ambon. Dalam rangkaian kunker ini, Menkeu memberikan arahan dan berdialog dengan segenap jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) wilayah Provinsi Maluku di Gedung Keuangan Negara Ambon. Selain untuk memberikan motivasi kepada para pegawai, dalam arahannya ia mengamanatkan agar pegawai Kemenkeu harus serius dalam bekerja.

Sejalan dengan hal tersebut, ia juga meminta agar empat unit Kemenkeu di Provinsi Maluku, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk saling bersinergi. “Be a good family member. Taking care each other.”

Selepas itu, Menkeu menghadiri pembukaan Konferensi Musik Indonesia 2018 di Taman Budaya yang dihadiri oleh Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf); Ari Juliano Gema, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Bekraf; Anang Hermansyah, Anggota Komisi X DPR RI; Fariz RM, Musisi; serta para musisi dan seniman di seluruh nusantara.

Dalam sambutannya, Menkeu menilai bahwa musik memiliki beberapa peran penting, salah satunya akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia pada masa mendatang. Selain itu, musik lokal juga berperan sebagai pemaju kebudayaan serta alat perdamaian dan pemersatu bangsa.

Menkeu melanjutkan agendanya dengan memberikan kuliah umum di Universitas Pattimura Ambon. Di hadapan para akademisi, ia menekankan bahwa APBN harus diketahui dan dijaga bersama penggunaannya. Ia menambahkan, untuk dapat menjadi negara yang mampu bersaing di tingkat global, Pemerintah telah menganggarkan dana pendidikan dan kesehatan dalam APBN agar tercipta sumber daya manusia yang andal.

Kuliah umum ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif bagi akademisi terkait APBN serta tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Di tempat yang sama, terdapat pemeran Layanan Info dari Kantor Wilayah Kemenkeu di Ambon yaitu dari DJP, DJBC, DJPb, dan DJKN. Disamping itu, pegawai Bea Cukai menunjukkan kebolehannya dalam berkarate.

Pada hari yang sama, Menkeu mendarat di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dilanjutkan dengan memberikan arahan dan berdialog dengan pejabat dan pegawai Kemenkeu wilayah Provinsi Maluku Utara. Provinsi ini memiliki wilayah lautan luas dan terdiri atas lebih dari 1.400 pulau dengan penduduk yang tersebar di 800 pulau.

Menurut Menkeu, hal ini menjadi tantangan tersendiri, sekaligus merupakan potensi dengan tingkat kesulitan yang harus dikenali. Dengan medan yang sangat luas tersebut, jajaran DJBC diharapkan dapat memberikan perhatian lebih untuk mencegah berbagai potensi kegiatan ilegal.

Oleh karena itu, perlu investasi di bidang teknologi untuk memastikan pengawasan dapat dilakukan secara lebih akurat. Selain itu, Menkeu juga berpesan agar dalam menjalankan tugas melayani masyarakat, jajaran Kemenkeu harus berinteraksi dengan wajah melayani serta bekerja secara profesional, didukung dengan data-data yang akurat dan business process yang baik.

Pada hari kedua, 8 Maret 2018, Menkeu memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Khairun di Grand Dafam Hotel Ternate. Dalam kesempatan yang sama, Menkeu juga memberikan paparan mengenai manfaat dan penggunaan APBN yang baik.

Acara berikutnya, Menkeu memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi dengan Kepala Desa se-Maluku Utara. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa fungsi koordinasi dan sinergi adalah faktor penting bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Terlebih, saat ini APBN yang merupakan instrumen fiskal sebagian besar sudah terdesentralisasi. Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah berharap dapat lebih cepat mengatasi masalah kesenjangan, ketimpangan dan kemiskinan. Kebijakan ini juga memungkinkan masyarakat menerima pelayanan yang lebih dekat dan lebih baik.

Kegiatan Menkeu diteruskan dengan mengunjungi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ternate. Setelah itu, dengan menggunakan kapal patroli Bea Cukai, Menkeu melanjutkan kunker ke Tidore Kepulauan untuk berdialog dengan perangkat daerah setempat di Kedaton Kesultanan Tidore terkait Dana Desa.

Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Tidore Kepulauan. Pada tahun 2018, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp60 triliun untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia. Untuk Tidore Kepulauan sendiri, telah dialokasikan Dana Desa sebesar Rp39,93 miliar.

Menkeu berharap, daerah dapat menjalankan kebijakan cash for work atau Padat Karya Tunai sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga Dana Desa dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam acara ini, Sultan Tidore memberikan anugerah gelar “Ngofa Bangsa Ma Guraci” kepada Menkeu yang artinya Putri Bangsawan Terbaik, dilanjutkan dengan acara adat Makan Saro.

Siaran Pers ini dirilis oleh Kementerian Keuangan RI di Jakarta, 7 Maret 2018. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi : Biro Hukum dan Humas Kemenkeu RI.

  • Share