Home BISNIS Kementan Diminta Susun Efisiensi Program yang Berdampak Nasional

Kementan Diminta Susun Efisiensi Program yang Berdampak Nasional

6
0
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. (Foto : dpr.go.id)

Pusatsiaranpers.com, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta seluruh Eselon I Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali satuan unit kegiatan dan melakukan revisi kegiatan sehingga lebih efisien dan berdampak secara nasional. Efisiensi ini penting di tengah negara mengalami penurunan pendapatan negara sebagai dampak pandemi Covid-19.

“Perlu ada efisiensi dan efektivitas anggaran, bisa fokus pada kegiatan perbengkelan alsintan, bantuan prasarana paket ayam lokal, pengembangan 1000 desa sapi, pendidikan vokasi, penumbuhan wirausaha muda pertanian, sistem perbenihan hortikultura, dan pengembangan florikultura,” ujar Sudin saat rapat kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Politisi PDI-Perjuangan ini memberikan deadline revisi dan evaluasi program tersebut dan meminta Kementerian Pertanian menyerahkan hasil evaluasi kepada Komisi IV DPR RI sselambat-lambatnya dua hari kerja setelah Rapat Kerja ini. Selanjutnya, pun akan dilakukan rapat pendalaman lagi dengan seluruh eselon 1 terkait.

Selain itu, Sudin meminta Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu (THL-TB) lingkup Kementan. Secara spesifik, ia meminta untuk kepastian pemberian gaji Tahun 2020 dapat diterima hingga bulan November 2020. Karena diketahui ada sejumlah THL-TB yang belum mendapatkan gaji.

Selanjutnya, Sudin juga memberikan perhatian pada distribusi alokasi pupuk bersubsidi. Menurutnya hal itu perlu diperbaiki agar masyarakat bisa dengan mudah mendapat subsidi pupuk tersebut, secara spesifik itu meminta agar penyaluran pupuk bersubsidi tidak melalui mekanisme penggunaan kartu tani.

“Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk segera menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi masing-masing daerahnya dan meyalurkan pupuk bersubsidi tidak harus melalui mekanisme penggunaan kartu tani,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung I itu. (dpr)