Pusatsiaranpers.com, Jakarta – Menanggapi pemberitaan beberapa hari ini perihal GUGATAN PARTAI BERKARYA DI MK KHUSUSNYA SUARA DPR RI DAN MENUDUH PARTAI GERINDRA CAPLOK 2,7 JUTA SUARA maka berikut kami luruskan :

1. Pimpinan Partai Berkarya dalam hal ini Ketua Umum dan Sekjen tidak pernah mengeluarkan kuasa hukum kepada Sdr. Nirman Abdurrahman dkk sesuai gugatan yang terigister di MK. Bila ada surat kuasa berarti ada pemalsuan tandatangan dan minta MK untuk memverifikasi ulang karena ini menyangkut pencemaran nama baik Ketua Umum dan partai kami yang ramai dibully di media sosial terkait pemberitaan yang dimaksud di atas.

2. MK sudah melatih para fungsionaris partai dalam menghadapi sengketa pasca PEMILU 2019 dan Partai Berkarya sudah mendapat sertifikasi MK melalui personal partai melalui LBH Berkarya untuk mendampingi para caleg bila ada yang mengajukan gugatan ke MK. Partai Berkarya telah mengeluarkan Surat Kuasa kepada mereka yang sudah dilatih MK dan pengacara yang tergabung dalam LBH Berkarya dengan Surat Kuasa Ketum dan Sekjen Partai Berkarya nomor K-008/DPP/BERKARYA/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 kepada Martha Dinata dkk untuk itu.

3. Terkait klaim sdr. Nirman Abdurrahman dkk perihal suara Partai Geindra 2,7 juta suara adalah hak Partai Berkarya maka kami nyatakan itu hoaks dan tidak berdasar. Kami minta maaf kepada Partai Gerindra atas ketidaknyamanan tindakan gugatan tersebut dan pemberitaan yang beredar.

4. Atas kesalahan tersebut di atas maka oknum caleg dan atau pengurus partai serta pihak ketiga yang terlibat dalam pemufakatan gugatan tersebut akan kami laporkan pada pihak terkait (kepolisian,dll) karena telah merusak nama baik pimpinan dan nama baik Partai Berkarya secara keseluruhan.

5. Gugatan di luar DPR RI (DPRD) oleh LBH BERKARYA di MK tetap berjalan dan tidak dipengaruhi oleh gugatan fenomenal di atas.

6. Partai Berkarya lagi fokus persiapan orientasi anggota legislatif terpilih di Provinsi/Kabupaten/Kota sebelum mereka dilantik, persiapan PILKADA 2020 dan evaluasi serta revitalisasi menuju PEMILU 2024.

7. Sebagian besar pengurus Partai BERKARYA paham aturan dan tahapan PEMILU 2019, sehingga diharapkan gugatan MK dan pemberitaaan tersebut di atas agar dihentikan karena dianggap tidak berdasar dan merugikan partai kami. (*)

Siaran pers ini dirilis oleh Ketua DPP Partai Berkarya (anggota Majelis Tinggi Partai), Badaruddin Andi Picunang.


Siaran Pers atau Press Release ini boleh dikutip dan ditayangkan di media cetak, media siber, atau media online. Sebarkan Siaran Pers ini kepada jurnalis lainnya, agar segera ditayangkan. Terima kasih, jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (Pusatsiaranpers.com) di dalam berita media Anda.