Pusatsiaranpers.com, Jakarta – Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini semakin menunjukkan pemerintahan Joko Widodo rezim Orde Bohong, lantaran membolehkan modal asing masuk ke bidang usaha yang selama ini digeluti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ekonom Partai Gerindra Haryyadin Mahardika mengatakan, janji Jokowi yang akan mengentaskan ekonomi dan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan ternyata hany janji palsu.

BACA JUGA : Jumlah Kredit Macet Nasabah Perbankan Meningkat, Krisis dan Bertambahnya Pengangguran di Depan Mata

“Tidak ada urgensinya, tidak memberikan treatmen yang baik untuk pelaku UMKM kita. Pemerintah belum mengerjakan kewajibannya, untuk meningkatkan dan meng-upgrade UKM-UKM sendiri. Misalnya saja perijinan saja masih sulit,” kata Harryadin dalam acara Rabu Biru bertajuk ‘Membangun Indonesia atau Membangun di Indonesia’ di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).

Harryadin menyatakan, masalah bangsa tidak akan terselesaikan jika kebijakan-kebijakan gang dibuat oleh pemerintah selalu berpihak kepada asing bukan kepada anak bangsa sendiri.

“Masalah kebijakan dimulai dari rusaknya manajemen, peraturan yang rendah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengatakan, problem yang dihadapi ekonomi Indonesia adalah daya beli masyarakat yang terus menurun.

“Problem kita itu sudah overcapacity, over production tapi ktia permasalahannya pada konsumsi daya belinya rendah, yang repot di situ,” kata Fuaz.

Sementara, pelaku usaha Iqbal Farabi menambahkan, menanyakan sikap pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) tahun ini, namun tiba-tiba berubah dalam waktu hitungan hari. Bagi pelaku usaha, sikap pemerintah tersebut membuat bingung pelaku UMKM karena tidak ada kepastian hukum.

Selain itu, Iqbal juga menanyakan sikap Jokowi yang sering memyatakan dukungannya terhadap pelaku UMKM namun justru mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bertolak belakang.

“Yang dikagetkan adalah 54 DNI oleh pemerintah Indonesia. Selang dua hari, diralat jadi 25. Pengusaha jadi gamang akan hal ini. Kalau asing ini akan memudahkan mereka mendapatkan pinjaman dari Bank. Kita butuh keberpihakan, kemarin pak Jokowi samgat pro UMKM, saat ini kok beliau malah tidak menjadi pro UMKM,” papar Iqbal.

Sedangkan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengatakan, Paket Kebijakan Ekonomi XVI pasti akan berpengaruh terhadap kondisi UMKM anak bangsa, terlebih di saat daya beli di masyarakat menurun.

“Kebijakan itu sangat berpengaruh kepada UMKM, kenapa enggak anak-anak bangsa didahulukan. Iya kita perlu investasi, tapi investasi yang kayak gimana yang kita perlu, saya juga investor,” jelas Cawapres nomor urut 02 tersebut di tempat yang sama. (*)

Siaran Pers ini dirilis oleh Direktorat Bidang Komunikasi dan Media, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


Siaran Pers atau Press Release ini boleh dikutip dan ditayangkan di media cetak, media siber, atau media online. Sebarkan Siaran Pers ini kepada jurnalis lainnya, agar segera ditayangkan. Terima kasih, jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (Pusatsiaranpers.com) di dalam berita media Anda.