Pusatsiaranpers.com, Jakarta – Berdassarkan pemantauan KIPP Indonesia dalam pelaksanaan Pilkada di Wilayah Jawa Barat yang meliputi Pilkada 16 Kabupaten dan kota serta Pilkada Provinsi Jawa Barat, KIPP Indonesia di antaranya menemukan fakta sebagai berikut :

1. Terjadi kasus pembukaan kotak suara di beberapa kecamatan kota Cirebon, tanpa prosedur sebagaimana diatur dalan UU No 1 tahun 2015 yang telah diubah dengan UU No 10 tahun 2016, namun tidak ditindaklanjuti dengan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam pasal 112 UU No 1 tahun 2015.

2. Terjadi pembukaan kotak suara tanpa prosedur yang benar, di lima desa di Kecamatan Cipunagara kabupaten Subang di Gudang PPK Kecamatan Cipunagara, yang tidak ditindaklanjuti dengan penanganan sebagaimana mestinya melalui PSU untuk TPS yang kotak suaranya dibuka tersebut.

3. Adanya informasi dugaan pembukaan kotak suara tanpa rosedur yang benar di beberapa daerah seperti yang disampaikan oleh KIPP Purwakarta dan di Kota Bandung, yang tidak ditindaklanjuti dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana diataur dalam UU dan PKPU.

4. Informasi dari pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota dimana kejadian-kejadian pada angka 1, 2 dan 3 telah dkonsultasikan masing-masing kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sehingga seyogyanya keputusan dan tindakan dinilai tak sesuai dengan Peratutan dan Perundang-undnagna yang berlaku tersebut atas sepengetahuan KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

5. KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tak pernah menyampaikan soal jumlah, dan sebaran kasus serupa berupa pembukaan kotak suara di berbagai daerah di Jawa Barat secara utuh dan bagaimana tindakan KPU dan Bawaslu Jawa Barat sebagai asas keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara pilkada.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka KIPP Indonesia memandang dan menyatakan sikap KIPP Indonesia sebagai berikut:

1. Meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat perlu menyampaikan kepada publik tentang jumlah dan sebaran kasus kotak suara pilkada 2018, yang dibuka tidak tanpa prosedur yang benar, terjadi di semua daerah di jawa Barat, serta tindak lanjut penangannanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku, sebagai asas keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara pilkada.

2. Meminta kepada KPU dan Bawaslu Jawa barat Segera melakukan klarifikasi atas kejadian pembukaan kotak suara di Kota Cirebon, Kabupaten Subang dan informasi yang tentang kasus yang sama di Purwakarta, Kota Bandung dan daerah lainnya di Jawa Barat.

3. Meminta kepada KPU dan Bawaslu Jawa barat, Segera melakukan keputusan dan tindakan sebagaimana yang diatur dalam UU. dan paraturan yang berlaku untuk kasus pembukaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur di berbagai daerah di Jawa Barat, yang tidak ditindaklanjuti dengan PSU tersebut.

4. Miminta kepada KPU dan Bawaslu untuk melakukan supervisi terhadap kasus pembukaan kotak suara tanpa perosedur yang benar yang terjadi di Jawa barat , serta melakukan koreksi terhadao dugaan pelanggaran yang terjadi dalam kasus tersebut.

5. Meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk menindak penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran dalam kasus pembuakaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur yang benar tersebut, sesuai dengan kewenangan dan peraturan/hukum yang berlaku.

Demikian penyampaian dugaan pelanggaran pilkada di Bawa Barat hasil pantauan KIPP Indonesia, tentang adanya pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar, yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu.

Siaran Pers ini dirilis oleh Komiten Independen Pemantau Pemilu (KIPP), di Jakarta, 3 Juli 2018. Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut, hubungi : Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia. Kontak : 0853-1118-9920


Siaran Pers atau Press Release ini boleh dikutip dan ditayangkan di media cetak, media siber, atau media online. Cantumkan sumber kutipannya (Pusatsiaranpers.com) di dalam berita media Anda. Sebarkan Siaran Pers ini kepada jurnalis lainnya, agar segera ditayangkan. Terima kasih.