Pusatsiaranpers.com, Jakarta – Upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (OTP), tidak diperoleh secara otomatis.

Ada sejumlah langkah strategis yang dilakukan, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini WTP kepada Pemprov DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017.

Provinsi DKI Jakarta Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kapan Terakhir WTP?

Pemprov DKI Jakarta menerima WTP atas laporan keuangan Tahun 2011 dan 2012

Atas laporan keuangan tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 memperoleh opini Wajar Dgn Pengecualian (WDP) dari BPK RI

Kenapa Kemarin-Kemarin Tidak WTP?

Tidak WTP, arena terdapat sejumlah permsasalahan, sebagai berikut :

1. LKPD tahun 2013, dikualifikasi atas : 1) asset tetap dan 2) belanja melalui uang persediaan yang tidak sesuai senyatanya.

2. LKPD tahun 2014, dikualifikasi atas : 1) asset tetap; 2) belanja melalui uang persediaan yang tidak sesuai senyatanya; 3) piutang PBB-P2 dan piutang pajak kendaraan bermotor (PKB); dan 4) aset lainnya kemitraan dengan pihak ketiga.

3. LKPD tahun 2015, dikualifikasi atas : 1) asset tetap, 2) Piutang PBB-P2 dan Piutang PKB; dan 3) piutang lainnya

4. LKPD tahun 2016, dikualifikasi atas : Asset Tetap

Apa Saja yang Dilakukan, sehingga Laporan Keuangan TA 2017 ini Bisa WTP?

1. Implementasi transaksi non tunai, sehingga seluruh aliran dana APBD dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel. Implemetasi transaksi non tunai tersebut juga telah dijadikan percontohan penerapan transaksi non tunai di seluruh pemerintah daerah secara nasional.

2. Pembenahan administrasi belanja daerah melalui transaksi non tunai, dan pelaksanaan jurnal dan tutup buku harian sehingga posisi kas harian dapat dipantau secara realtime;

3. Penerapan e-Planning dan e-Budgeting yang terintegrasi, agar APBD bisa dilaksanakan secara efesien, efektif, transparan dan akuntabel;

4. Pembenahan sistem administrasi pendapatan daerah, melalui program non cash revenue system yang terkoneksi secara online dengan perbankan, untuk mewujudkan kemudahan pelayanan, menjamin akurasi penerimaan, serta mencegah terjadinya penyelewengan;

5. Pembenahan Penatausahaan aset daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah dilengkapi dengan identifikasi titik koordinat yang dapat diakses melalui Jakarta Smart City, sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat untuk sama sama mengawasi Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembenahan aset ini akan terus dilakukan seiring dengan program sensus barang milik daerah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.

6. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK RI, melalui penetapan pelaksanaan tindak lanjut sebagai Key Performance Indikator (KPI) SKPD.

Berbagai Usaha Juga Dilakukan Tahun Ini untuk Dapat WTP

1. Pembentukan tim task force percepatan penyelesaian masalah signifikan di skpd yg berpengaruh secara material atas penyajian LK Pemprov DKI Jkt. Tim task force melakukukan pembahasan dg menetapkan action plan Road to WTP. Setiap minggu sekali dilakukan pembahasan dan monitoring atas Action Plan tsb, yang dikoordinir oleh BPKD Prov DKI Jkt bertempat di Ruang Rapat WTP BPKD.

2. Rapat Pembahasan Action Plan Road to WTP, langsung dipimpin oleh Bapak Wagub dan menindaklanjuti semua arahan arahan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wagub;

3. Penetapan / Implementasi action plan road to WTP hasil pembahasan poin 1) dan 2) oleh masing-masing SKPD;

4. Penguatan komitmen kepala skpd untuk penyelesaian masalah sehingga tidak menyumbang opini;

5. Penguatan peran Inspektorat mendorong penyelesaian masalah dan Tindak lanjut di skpd;

6. Pelibatan tenaga ahli dan akademisi yang kompeten dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

7. Quality assurance dari BPKP dalam penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas Inspektorat Provinsi DKI, dalam mengawal program program strategis pembangunan.

Menangani Masalah yang Menghambat WTP

Hambatan perolehan WTP selama ini, terus diselesaikan dan disempurnakan melalui :

1. Penguatan komitmen bersama seluruh SKPD/UKPD untuk terus meningkatkan akuntabilitas

2. Penguatan dan penyediaan regulasi pengelolaan keuangan dan asset secara memadai

3. Penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan asset

4. Pengembangan dan penyediaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi untuk peningkatan pengendalian yang menghasilkan laporan keuangan secara akurat. (*)

Pusatsiaranpers.com menayangkan informasi ini sebagai bentuk apresiasi Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI) terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Anies-Sandi yang berhasil mendapatkan opini WTP dari BPK.


Siaran Pers atau Press Release ini boleh dikutip dan ditayangkan di media cetak, media siber, atau media online. Sebarkan Siaran Pers ini kepada jurnalis lainnya, agar segera ditayangkan. Terima kasih, jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (Pusatsiaranpers.com) di dalam berita media Anda.