Pusatsiaranpers.com, Jakarta – Untuk menghindari saling curiga, seharusnya audit atau investigasi kasus E KTP yang tercecer di Bogor tidak sekedar dilakukan Kemendagri secara sepihak, melainkan juga melibatkan DPR sebagai mitra atau pengawas Kemendagri, dan bahkan publik.

Karena tahun depan Pemilu serentak, wajar kalau banyak masyarakat yang mengkaitkan dengan Pemilu.

Pasal 348 ayat 8 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur bahwa pemilik KTP elektronik bisa melaksanakan hak pilihnya, meski tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan.

Kita semua berkentingan agar Pemilu tahun depan tidak diwarnai oleh pemilih hantu yang bisa mengubah hasil pemilihan.

Perlu dihindari penyebaran informasi dan klaim kebenaran yang hanya bersfat otoritatif karena justru akan menimbulkan kecurigaan.

Sebagai contoh keterangan Kemendagri bahwa E KTP tersebut adalah invalid justru menimbulkan pertanyaan karena secara fisik sebagaimana terlihat dari foto, E KTP tersebut dalam keadaan baik dan tidak cacat.

Siaran Pers ini dirilis oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), di Jakarta, Senin (28/5/2018). Informasi lebih lanjut, hubungi : Habiburokhman, Ketua Dewan Pembina ACTA, dan Kepala Bidang Advokasi Partai Gerindra. Kontak : +62818601333

Penjelasan Resmi Pemerintah soal KTP yang Tercecer di Bogor


Siaran Pers atau Press Release ini boleh dikutip dan ditayangkan di media cetak, media siber, atau media online. Sebarkan Siaran Pers ini kepada jurnalis lainnya, agar segera ditayangkan. Terima kasih, jika berkenan mencantumkan sumber kutipannya (Pusatsiaranpers.com) di dalam berita media Anda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here